Pengusaha diminta membantu pemerintah untuk mengentaskan kemisinan melalui investasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Program tersebut dipilih karena sudah teruji baik dan hasilnya bagus.
Hal ini dikatakan Wakil Presiden Boediono saat membuka Konferensi mengenai CSR yang digelar Indonesia Business Links di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/9/2010).
"Kita harapkan korporasi bisa mengadopsi beberapa desa tertentu untuk dijadikan program PNPM atau mekanisme PNPM. Artinya, benderanya tetap dari masing-masing korporasi. Saya tahu ini ada nilainya tidak bisa langsung masuk ke program pemerintah saja. Tetapi semacam ini tentu dimungkinkan," katanya.
Menurut Boediono, investasi swasta di PNMPM Mandiri merupakan salah satu model kerjasama Public-Private Partnership (PPP) yang mekanismenya saat ini masih difinalisasi pemerintah.
Kepada pengusaha,dia menjelaskan, PNPM Mandiri sebenarnya adalah program lama yang telah ada sejak zaman krisis 1997-1998. Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah setiap proyek berasal dari usulan masyarakat sendiri, bukan ditentukan dari atas, bahkan bukan dari camat sekalipun. Nilai tiap proyek bervariasi antara Rp.100 sampai Rp.500 juta.
Wapres mengaku telah menyaksikan sendiri keberhasilan program ini di beberapa daerah misalnya program pengadaan air bersih di Manado yang dibiayai PNPM senilai Rp.300 juta.
"Ada yang hanya membuat selokan, ada juga dana bergulir bagi kaum perempuan, macam-macam. Ini semua adalah inisiatif dari bawah. ini adalah satu keunggulan PNPM mandiri," katanya.
Kunci keberhasilan kedua, lanjut Boediono, adalah keberadaan tim pendamping yang sangat dibutuhkan terutama di desa yang kurang berkembang untuk mendukung secara teknis, administratif dan mengawasi dana yang dipakai.
"Saya kira Indonesia bisa memberikan contoh-contoh, negara lain bisa mendapatkan manfaat dari kita sendiri. saya juga garisbawahi kalau bisa kerja sama PPP antara swasta dan pemerintah ini khusus untuk penanggulangan kemiskinan ini bisa kita realisasikan," ujarnya.
Hal ini dikatakan Wakil Presiden Boediono saat membuka Konferensi mengenai CSR yang digelar Indonesia Business Links di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/9/2010).
"Kita harapkan korporasi bisa mengadopsi beberapa desa tertentu untuk dijadikan program PNPM atau mekanisme PNPM. Artinya, benderanya tetap dari masing-masing korporasi. Saya tahu ini ada nilainya tidak bisa langsung masuk ke program pemerintah saja. Tetapi semacam ini tentu dimungkinkan," katanya.
Menurut Boediono, investasi swasta di PNMPM Mandiri merupakan salah satu model kerjasama Public-Private Partnership (PPP) yang mekanismenya saat ini masih difinalisasi pemerintah.
Kepada pengusaha,dia menjelaskan, PNPM Mandiri sebenarnya adalah program lama yang telah ada sejak zaman krisis 1997-1998. Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah setiap proyek berasal dari usulan masyarakat sendiri, bukan ditentukan dari atas, bahkan bukan dari camat sekalipun. Nilai tiap proyek bervariasi antara Rp.100 sampai Rp.500 juta.
Wapres mengaku telah menyaksikan sendiri keberhasilan program ini di beberapa daerah misalnya program pengadaan air bersih di Manado yang dibiayai PNPM senilai Rp.300 juta.
"Ada yang hanya membuat selokan, ada juga dana bergulir bagi kaum perempuan, macam-macam. Ini semua adalah inisiatif dari bawah. ini adalah satu keunggulan PNPM mandiri," katanya.
Kunci keberhasilan kedua, lanjut Boediono, adalah keberadaan tim pendamping yang sangat dibutuhkan terutama di desa yang kurang berkembang untuk mendukung secara teknis, administratif dan mengawasi dana yang dipakai.
"Saya kira Indonesia bisa memberikan contoh-contoh, negara lain bisa mendapatkan manfaat dari kita sendiri. saya juga garisbawahi kalau bisa kerja sama PPP antara swasta dan pemerintah ini khusus untuk penanggulangan kemiskinan ini bisa kita realisasikan," ujarnya.
Sumber : www.okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.