Daftar lokasi dan alokasi Tahun 2011

Daftar lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)

Tahun Anggaran 2011

Berdasarkan surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.210/MENKO/KESRA/XI/2010 Perihal : Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011 bahwa untuk daerah ditetapkan secara proporsional dengan tetap berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor). Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011 menjadi acuan bagi seluruh pengelolaan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, baik yang diselenggarakan pusat maupun daerah.

Penetapan Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011 dilakukan melalui proses konsultasi dan koordinasi yang intensif diantara Kementerian/ Lembaga, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah (Prpoinsi, Kabupaten, Kota) dibawah Koordinasi Pokja Pengendalian PNPM dengan arahan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Dengan demikian untuk Kabupaten Mojokerto Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2011 yaitu:

Kecamatan	Alokasi BLM	BLM
		Total	APBN	APBD
Dawarblandong	450.000.000	450.000.000	360.000.000	90.000.000
Dlanggu	450.000.000	450.000.000	360.000.000	90.000.000
Gondang	600.000.000	600.000.000	480.000.000	120.000.000
Jatirejo	3.000.000.000	3.000.000.000	2.400.000.000	600.000.000
Jetis	2.500.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000
Kemlagi	600.000.000	600.000.000	480.000.000	120.000.000
Kutorejo	450.000.000	450.000.000	360.000.000	90.000.000
Mojoanyar	2.000.000.000	2.000.000.000	1.600.000.000	400.000.000
Pacet	450.000.000	450.000.000	360.000.000	90.000.000
Pungging	1.500.000.000	1.500.000.000	1.200.000.000	300.000.000
Trawas	1.000.000.000	1.000.000.000	800.000.000	200.000.000
Trowulan	600.000.000	600.000.000	480.000.000	120.000.000
T O T A L	13.600.000.000	13.600.000.000	10.880.000.000	2.720.000.000

Progres Kegiatan

Progres Kegiatan di Bulan Oktober

Progress tahapan kegiatan di lapangan untuk penyerapan BLM PNPM-MP TA 2010 di 12 Kecamatan  pada bulan Oktober 2010 pengajuan dana untuk  Pencairan Dana APBD (DDUB) ke rekening UPK sebesar Rp. 2.400.000.000,-,- atau 57,14 % dari total dana DDUB.  BLM APBN telah terserap ke rekening kolektif sebesar Rp. 11.619.888.504 atau 69,17 % dari total APBN sehingga sampai akhir Oktober 2010 total dana BLM yang sudah masuk ke rekening sebesar   Rp.14.019.888.504 atau 66,76 % dari total BLM Rp. 21.000.000.000,-

Sampai akhir Oktober 2010 Untuk tahap pelatihan penyusunan RPJMDes sudah selesai semua di 12 Kecamatan. Sedang penyusunan RPJMD hanya satu kecamatan yang sudah selesai yaitu Kecamatan Mojoanyar sedang 11 Kecamatan yang lain masih pada tahap penyusunan bagi kecamatan dan desa yang belum memiliki ataupun review RPJMDes bagi desa yang sudah memiliki tetapi masih perlu di review.

Untuk kegiatan penyerapan dana baik KPPN maupun APBD belum bisa memenuhi target di awal bulan karena beberapa kecamatan masih mundur pelaksanaan MAD penetapan usulannya. Seperti kecamatan Jetis, Jatirejo dan Trawas. Sampai akhir Oktober 2010 dana daerah bantuan bersama (DDUB/Cost Sharing) masih terserap hanya 8 kecamatan yaitu Mojoanyar, Dlanggu, Dawarblandong, Kemlagi, Gondang, Pacet, Kutorejo dan Pungging. 4 Kecamatan yang lain masih proses di bagian Keuangan.

Sampai Akhir Oktober 2010 pengajuan dana BLM baik DOK perencanaan dan DOK pelatihan telah terserap 100% untuk 12 kecamatan. Sedang dana BLM Kegiatan telah terserap 67% dari total Rp. 21.000.000.000,-.

Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Cost Sharing sedikit mengalami hambatan karena beberapa hal terkait dengan permintaan dari bagian keuangan yang sedikit beda dengan standart laporan PNPM MP selama ini, dengan beberapa penjelasan akhirnya disepakati sesuai alur pelaporan dari PNPM MP dengan beberapa tambahan yang tidak begitu mempengaruhi makna dari pelaporan. Penambahan ini khusus untuk Cost Sharing. Sampai akhir Oktober 2010 hanya laporan dari Kemlagi yang selesai sedang dari kecamatan Dawarblandong masih ada kesalahan sehingga belum bisa di serahkan ke SatkerKab.

Sampai dengan akhir Oktober 2010 ini, pelaksanaan kegiatan sarana prasarana PNPM-Mperdesaan T.A. 2010  di Kabupaten Mojokerto bisa diuraikan sebagai berikut : 

a.     Kecamatan Jatirejo di sebagian besar sedang melaksanakan pelelangan material dan melaksanakan trial kegiatan sarana prasarana di 5 desa.

b.     Kecamatan Pungging bulan ini sedang melaksanakan pelatihan TPK, pelelangan material dan trial di beberapa desa.

c.      Kecamatan Dawar Blandong secara umum sudah mencapai progress 70 %. Ada sedikit kendala kegiatan desa yaitu di desa Randegan, di musim hujan TPK tidak bisa melakukan pengiriman material karena lokasi kegiatan tanahnya jelek. Juga adanya kerusakan TPT di Jatirowo akibat hujan deras.

d.     Kecamatan Mojoanyar progress sarana prasarana mencapai 71 %.  Semua desa sudah memulai kegiatan dengan lancar.

e.     Kecamatan Trowulan sudah melaksanakana trial kegiatan dan pelelangan di sebagian besar desa yang memperoleh dana PNPM.

f.       Kecamatan Kemlagi sedang melaksanakan kegiatan pelelangan material dan trial kegiatan. Ada hambatan di desa Japanan untuk pekerjaan jembatan yang belum bisa memulai pekerjaan dikarenakan sungainya sedang banjir. Progress sarana prasarana mencapai 65 %.

g.     Kecamatan Kutorejo sudah melaksanakan trial kegiatan, pelelangan material dan droping material. Ada hambatan pembangunan jembatan  di desa Gedangan karena sungai masih banjir. Progress fisik mencapai 54 %.

h.     Kecamatan Jetis beberapa desa sudah melaksanakan kegiatan, trial kegiatan, dan droping material.

i.       Kecamatan Trawas sedang melaksanakan lelang material di 6 desa. Desa Ketapanrame, Duyung, Kesiman, Trawas dan belik sudah memulai pekerjaan. 

j.    Kecamatan Pacet, Gondang dan Dlanggu pelaksanaan kegiatan  relatif lancar. Progress fisiknya secara berurutan mencapai 85 %, 80 % dan 78 %.

CSR di PNPM

Pengusaha diminta membantu pemerintah untuk mengentaskan kemisinan melalui investasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Program tersebut dipilih karena sudah teruji baik dan hasilnya bagus.
Hal ini dikatakan Wakil Presiden Boediono saat membuka Konferensi mengenai CSR yang digelar Indonesia Business Links di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/9/2010).
"Kita harapkan korporasi bisa mengadopsi beberapa desa tertentu untuk dijadikan program PNPM atau mekanisme PNPM. Artinya, benderanya tetap dari masing-masing korporasi. Saya tahu ini ada nilainya tidak bisa langsung masuk ke program pemerintah saja. Tetapi semacam ini tentu dimungkinkan," katanya.
Menurut Boediono, investasi swasta di PNMPM Mandiri merupakan salah satu model kerjasama Public-Private Partnership (PPP) yang mekanismenya saat ini masih difinalisasi pemerintah.
Kepada pengusaha,dia menjelaskan, PNPM Mandiri sebenarnya adalah program lama yang telah ada sejak zaman krisis 1997-1998. Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah setiap proyek berasal dari usulan masyarakat sendiri, bukan ditentukan dari atas, bahkan bukan dari camat sekalipun. Nilai tiap proyek bervariasi antara Rp.100 sampai Rp.500 juta.
Wapres mengaku telah menyaksikan sendiri keberhasilan program ini di beberapa daerah misalnya program pengadaan air bersih di Manado yang dibiayai PNPM senilai Rp.300 juta.
"Ada yang hanya membuat selokan, ada juga dana bergulir bagi kaum perempuan, macam-macam. Ini semua adalah inisiatif dari bawah. ini adalah satu keunggulan PNPM mandiri," katanya.
Kunci keberhasilan kedua, lanjut Boediono, adalah keberadaan tim pendamping yang sangat dibutuhkan terutama di desa yang kurang berkembang untuk mendukung secara teknis, administratif dan mengawasi dana yang dipakai.
"Saya kira Indonesia bisa memberikan contoh-contoh, negara lain bisa mendapatkan manfaat dari kita sendiri. saya juga garisbawahi kalau bisa kerja sama PPP antara swasta dan pemerintah ini khusus untuk penanggulangan kemiskinan ini bisa kita realisasikan," ujarnya.

Sumber : www.okezone.com

Pelatihan BP UPK dan BKAD

Pelatihan BP UPK dan BKAD yang dilaksanakan pada tanggal 07-09 Oktober 2010 di Hotel Royal Trawas yang dihadiri sekitar 70 peserta dari semua Kecamatan kecuali 1 Kecamatan yakni Kecamatan Trawas karena BP dan BKAD belum terbentuk.

Pembukaan pelatihan tersebut di buka oleh Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Keuangan. Narasumbernya dari Fasilitator Kecamatan dan di bantu oleh Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Keangan dan Fasilitator Teknik Kabupaten.

Tujuan diadakan pelatihan supaya BP UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh UPK, melakukan pemeriksaan  dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan  administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK. Dan peran BKAD melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM MP yang terdiri dari kelembagaan upk, sarana prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana, serta bertugas mengawasi, memeriksa, mengevaluasi kinerja UPK, serta merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis pengembangan UPK.

Pelaksanaan Kegiatan Per September 2010

Progres Kegiatan 
Progress tahapan kegiatan di lapangan untuk penyerapan BLM PNPM-MP TA 2010 di 12 Kecamatan  pada bulan September 2010 pengajuan dana untuk  Pencairan Dana APBD (DDUB) ke rekening UPK sebesar Rp. 1.850.000.000,- atau 44% dari total dana DDUB.  BLM APBN telah terserap ke rekening kolektif sebesar Rp. 6.469.537.894 atau 38,50% dari total APBN sehingga sampai akhir September 2010 total dana BLM yang sudah masuk ke rekening sebesar 8.319.537.894  atau 39,61% dari total BLM Rp. 21.000.000.000,-
Pada awal bulan September 2010 Kegiatan masih fokus pada koordinasi dengan bagian keuangan untuk proses pengajuan dana Cost Sharing (DDUB). Koordinasi ini berkaitan dengan SK UPK yang mencantumkan jumlah desa penerima dana bantuan yang tidak sesuai dengan jumlah desa yang tercantum di SPC. Hasil koordinasi di sepakati proses tetep jalan pengajuan bagi Kecamatan Gondang, Pacet, Mojoanyar dan Dlanggu sedang SK UPK akan di revisi tanpa desa penerima karena pada dasarnya penerima bantuan tergantung dari hasil MAD. Pada tanggal 22 September 2010 DDUB masuk ke rekening 4 kecamatan tersebut sehingga sampai akhir September 2010 sudah 6 Kecamatan yang menyerap dana Cost Sharing.

Kegiatan Ekonomi/Pinjaman Bergulir

Sampai dengan akhir September 2010 Asset produktif yang dikelola 11 UPK (yang 2 UPK Kec baru dimana dana BLM belum turun) mencapai Rp. 20.943.949.923,- dari total Asset sebesar Rp. 21.039.148.598,-. Dibandingkan dengan laporan keuangan bulan Desember 2009 maka selama 9 bulan Asset produktif  UPK mengalami peningkatan sebesar  26,92 %. Sedang pertumbuhan asset dari awal keberadaan UPK sampai akhir September 2010 adalah sebesar 103,89%. Ada kenaikan  pertumbuhan Asset di bandingkan bulan Agustus 2010 sebesar 4%.

Kondisi 11 UPK yang ada di Kabupaten Mojokerto, 9 UPK masuk Kategori SEHAT dengan penilaian kualitatif 8 UPK SEHAT KUAT dan 1 UPK SEHAT LEMAH, sedang 1 UPK CUKUP SEHAT LEMAH dan 1 UPK CUKUP SEHAT KUAT (hasil analisa kesehatan UPK Tribulan 3/ September 2010) dan menurut pemetaan periode September 2010, 10 Kecamatan masuk UPK Tipe A KUAT dan 1 UPK ( Kecamatan Pungging) masuk kategori B  KUAT karena Saldo pinjaman yang ada di masyarakat dibawah Rp. 300.000.000. Dari beberapa penilaian ini bisa di lihat bahwa terjadi pengendapan dana di bank untuk kabupaten Mojokerto sebesar 12,58% dari asset di 11 UPK  dengan pengendapan tertinggi ada di kecamatan Pungging 39,50%. Hanya 4 kecamatan yang tingkat pengendapannya di bawah 10% yaitu kecamatan Dawarblandong, Dlanggu, Puri dan Kemlagi. Secara umum tingkat pengendapan dana di UPK se Kabupaten Mojokerto mencapai 17,92% Hal ini perlu diwaspadai karena sudah diatas batas maximal 10%.
Hingga saat ini, Warga dari 204 desa yang tergabung dalam 1.323 kelompok (grup), telah memanfaatkan pinjaman bergulir tanpa agunan. Sebanyak 928 kelompok beranggotakan kaum perempuan. Sedangkan anggota masyarakat lainnya tergabung dalam kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pada laporan periode September tahun 2010, tingkat pengembalian SPP rata-rata mencapai 99%, sedangkan UEP 98,8%.
Dana pinjaman bergulir tersebut pada umumnya dimanfaatkan warga untuk penambahan modal usaha, Diversifikasi usaha dan kebutuhan seperti pendidikan. Usaha kelompok penerima manfaat SPP/UEP paling berkembang dan membanggakan di kabupaten ini adalah kelompok SPP di desa Kertosari Keunggulannya adalah hasil produksi pigura sudah terkenal keluar kota Mojokerto.